GOWA, UJUNGJARI.COM — Upaya Pemerintah Kabupaten Gowa menurunkan angka prevalensi stunting terus berbuah hasil. Terbukti dalam tiga tahun terakhir, angka prevelensi stunting di Gowa menurun sangat signifikan.
Sesuai data yang dimiliki Pemkab Gowa, prevalensi stunting mencapai 33 persen pada 2022. Kemudian di tahun 2023 melorot ke angka 21,1 persen dan pada tahun 2024 melorot lagi ke angka 17 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena keberhasilan penurunan stunting ini, Kabupaten Gowa berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Sulawesi Selatan. Kemudian, Gowa juga meraih penghargaan nasional kinerja percepatan penurunan stunting yang membuat Gowa menerima Dana Insentif Fiskal 2025.
Karena capaian ini, Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin pun menegaskan
pemerintah daerah tidak akan berhenti di angka tersebut. Bahkan Wabup Gowa menekankan penanganan stunting menjadi agenda prioritas melalui penguatan kolaboratif lintas sektor.
Saat memimpin Rakor TPPS Kabupaten Gowa di Hotel Grand Imawan, Makassar pada Kamis (27/11) lalu, Darmawangsyah Muin yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa ini menegaskan, pemerintah daerah akan berkomitmen dalam menurunkan angka stunting.
Diakui DM (sebutan popular Wabup Gowa),
seluruh langkah percepatan penanganan harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan.
“TPPS telah bekerja mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan untuk memastikan seluruh intervensi berjalan terpadu dan tepat sasaran,” tandas DM.
Diharapkannya, ke depan penguatan kolaboratif akan dilakukan melalui intervensi lintas sektor, termasuk Gerakan Orang Tua Asuh yang melibatkan perbankan (Himbara), Dompet Dhuafa, Baznas, TNI, Polri, dunia usaha dan berbagai donatur lainnya.
Program ini nantinya akan membantu keluarga berisiko melalui dukungan pangan bergizi, edukasi dan pendampingan berkelanjutan.
Dikatakan Wabup, pemerintah kabupaten juga memperkuat koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Puskesmas dan Balai Penyuluh KB untuk memastikan pemantauan tumbuh kembang, edukasi gizi, sanitasi dan layanan kesehatan dasar berjalan lebih efektif.
“Kami meminta agar seluruh TPPS menjaga soliditas dan memastikan intervensi berbasis data serta tepat sasaran. Ia juga mendorong perbankan, lembaga sosial dan dunia usaha memperluas peran dalam percepatan penurunan stunting,” tandasnya.
Kadis PPKB Kabupaten Gowa Sofyan Daud menambahkan, rakor yang dilakukan adalah pertemuan rutin untuk menyelaraskan dan mengendalikan program penurunan stunting.
Rakor ini sendiri dihadiri sekira 150 peserta dari berbagai unsur yang menjadi team work dalam penurunan stunting ini seperti PKK kecamatan, Dharma Wanita, para Kepala Puskesmas, UPTD Balai Penyuluh KB, operator KB hingga mitra perbankan, Baznas, Polri dan TNI.
Selaku Sekretaris TPPS Gowa, Sofyan mengatakan rakor ini bertujuan merumuskan strategi, mengatasi kendala, memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengoptimalkan pelaksanaan program di lapangan agar target penurunan stunting dapat tercapai.
Sofyan juga melaporkan bahwa tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik dengan dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat lapangan. TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB menjadi garda terdepan dalam distribusi dan pengawasan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita sesuai amanat Perpres. –
