MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — DPRD Kota Makassar didesak segera memanggil seluruh jajaran direksi PD Terminal Makassar Metro untuk memaparkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025.
Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola sektor terminal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan tersebut muncul menyusul belum adanya laporan terbuka terkait realisasi target, khususnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor terminal.
Hingga memasuki awal 2026, publik belum mendapatkan informasi resmi mengenai apakah target PAD yang dibebankan kepada PD Terminal berhasil dicapai atau justru kembali gagal.
“Direksi PD Terminal harus dimintai pertanggungjawaban. Mereka wajib mempresentasikan secara terbuka capaian kinerja selama 2025, terutama soal PAD. Publik punya hak untuk tahu,” ujar Munsir, Koordinator Investigasi LSM TEGAS, Jumat (2/1/2026).
Capaian PAD disebut sebagai indikator utama keberhasilan pengelolaan terminal. Jika terbukti target tidak tercapai, DPRD diminta bersikap tegas dengan mengevaluasi total jajaran direksi.
“Kalau memang gagal, tidak ada alasan untuk dipertahankan. Copot semua direksi PD Terminal. Jangan sampai mereka hanya menjadi beban daerah,” tegasnya.
Selain PAD, DPRD juga diminta menyoroti aspek manajemen, efisiensi operasional, serta inovasi pengelolaan terminal yang dinilai stagnan tahun 2025.
Minimnya transparansi dianggap memperburuk kepercayaan publik terhadap kinerja PD Terminal Makassar Metro. DPRD Makassar diharapkan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan direksi PD Terminal sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pengelolaan BUMD berjalan profesional, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi daerah. (**)
