MAKASSAR,UJUNGJARI.COM – Keberlanjutan pembangunan infrastruktur skala besar di wilayah Luwu Raya kini berada di ujung tanduk. Serangkaian aksi blokade dan sistem buka-tutup jalan yang terjadi hingga saat ini memicu kekhawatiran serius dari berbagai pihak, terutama terkait nasib proyek strategis bernilai triliunan rupiah.
Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Bosowa (Unibos), Arif Wicaksono mengatakan fenomena yang terjadi di wilayah Luwu Raya sudah membuktikan menghambat sistem perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini terbukti penutupan jalan sudah menghambat perekonomian, apalagi pemerintah provinsi wait and see, sebetulnya dari pemerintah pusat seperti apa keputusan,” kata Arif dalam wawancaranya lewat telepon, Rabu (11/2/2026).
Bagi dia, ketidakpastian akses di jalur trans Sulawesi ini dapat membuat Pemerintah Provinsi maupun Pusat mengambil langkah ekstrem seperti pengalihan anggaran.
Apalagi, kurangnya jaminan kelancaran akses di wilayah Luwu, Luwu Utara (Lutra), Luwu Timur (Lutim) dan Palopo dinilai menjadi rapor merah bagi pembangunan.
Sebagaimana diketahui, saat ini Pemprov Sulsel saat ini tengah menjalankan program Multi Years Project (MYP) senilai Rp 3,7 Triliun yang terbagi dalam enam paket besar dan tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.
Daftar proyek yang terancam mandek di Luwu Raya dengan total anggaran mencapai Rp1,2 Triliun. Anggaran ini mencakup beberapa sektor vital yang sangat dibutuhkan masyarakat di antaranya, infrastruktur jalan, irigasi, dan pembangunan Rumah Sakit Regional.
Kemudian ada juga pembangunan infrastruktur jalan dalam paket Multi Years Contract (MYC) Luwu Raya-Toraja: Akses penghubung ekonomi dan pariwisata. Pembangunan Jalan Seko-Rampi: Proyek strategis untuk membuka isolasi wilayah terpencil.
Isu ini bergulir panas di tengah tuntutan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur, namun aksi penutupan jalan justru dinilai bisa menjadi “senjata makan tuan”. Jika anggaran dialihkan ke daerah lain yang lebih siap secara stabilitas wilayah, maka ketertinggalan infrastruktur di Luwu Raya akan semakin dalam.
Sektor logistik dan distribusi barang pokok yang saat ini sudah terganggu akibat aksi buka-tutup jalan dikhawatirkan akan semakin terpuruk jika proyek-proyek strategis ini gagal dieksekusi dalam waktu dekat.
“Kalau misalnya di tutup terus begitu jalanan tapi kemudian tidak ada tanda-tanda (pemekaran wilayah) susah juga, infrastruktur terkatung-katung nanti yang disalahkan pemerintah juga,” ungkapnya.
