SOPPENG, UJUNGJARI.COM — Kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran yang belakangan menjadi perbincangan di kalangan pemerintah daerah dinilai memiliki hikmah tersendiri.
Meski membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas, kebijakan tersebut diyakini dapat mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi santai antara Bupati Sidrap Saharuddin Arif, Bupati Soppeng Suwardi Haseng, dan Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle saat menghadiri acara buka puasa bersama yang digelar DPD NasDem Soppeng pada Minggu, 8 Maret 2026.
Dalam perbincangan yang turut disimak sejumlah awak media itu, ketiga pimpinan daerah tersebut saling bertukar pandangan mengenai kondisi yang dihadapi pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Meski demikian, mereka sepakat bahwa setiap kebijakan memiliki hikmah dan jalan keluarnya.
“Dengan kondisi ini, kita sebagai pimpinan daerah justru dipaksa untuk lebih berkreasi dan berinovasi dalam memajukan ekonomi rakyat,” ujar keduanya dalam diskusi tersebut.
Mereka juga menjelaskan bahwa banyak proyek strategis di daerah yang justru dibiayai langsung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah daerah pada akhirnya hanya menerima hasil pembangunan yang telah melalui proses perencanaan dan tender di tingkat pusat.
“Dalam proyek-proyek strategis, anggarannya bisa puluhan bahkan ratusan miliar rupiah dan semuanya bersumber dari APBN. Jadi mohon maaf kepada teman-teman kontraktor, tidak ada yang bisa kami bantu,” ujar keduanya sambil berkelakar.
Salah satu contoh proyek besar yang akan dibangun tahun ini adalah pembangunan Sekolah Rakyat dengan anggaran hampir mencapai Rp300 miliar. Program tersebut rencananya akan hadir di Kabupaten Sidrap dan Soppeng.
Saharuddin Arif menjelaskan bahwa melalui efisiensi anggaran, pemerintah pusat justru dapat memfokuskan pembiayaan pada proyek-proyek strategis yang berdampak besar bagi masyarakat daerah.
Di Kabupaten Soppeng misalnya, sejumlah pembangunan yang direncanakan meliputi pembangunan jalan dan jembatan, Sekolah Rakyat, pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, program listrik masuk sawah, serta berbagai fasilitas publik lainnya dengan total anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.
Suwardi Haseng menambahkan, pemerintah daerah juga harus aktif memperkuat jejaring dengan pemerintah pusat dan anggota DPR RI agar berbagai program pembangunan dapat diarahkan ke daerah.
“Sebagai bupati, kita harus memperkuat jejaring dan banyak membuat proposal. Kita juga harus menjaga hubungan dengan anggota DPR RI karena mereka yang mengatur lalu lintas anggaran ke daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, turut hadir pula anggota DPR RI Teguh Iswara Suardi yang duduk di Komisi V yang banyak membidangi sektor infrastruktur.
Menurut Suwardi, yang terpenting adalah pembangunan dapat hadir dan dirasakan masyarakat di daerah.
“Tidak perlu dipersoalkan siapa yang mengerjakan, yang penting pembangunan itu ada di daerah kita,” katanya.
Di akhir diskusi santai tersebut, kedua kepala daerah sepakat bahwa pemerintah daerah juga harus memperkuat kemandirian fiskal dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan potensi sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Soppeng dan Sidrap yang secara geografis merupakan daerah bertetangga dengan karakter ekonomi yang hampir serupa. (Daus)
