GOWA, UJUNGJARI.COM — Prestasi gemilang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Gowa. Kali ini salah satu desa di Gowa yakni Desa Pakkatto, dianugerahi penghargaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) tahun 2024-2025.
Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu dijadikan sebagai pilotting Desa Matang Pengadaan Barang dan Jasa dari 12 desa yang terpilih mewakili kabupaten/kota se-Indonesia dari total 75.266 desa yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penghargaan LKPP ini diserahkan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Ahmad Riza Patria pada kegiatan Sinergi Nasional Akselerasi Kematangan Pengadaan
Barang/Jasa Desa melalui Transformasi Kebijakan, Tata Kelola dan SDM menuju Desa Mandiri dan Anti Korupsi.
Penyerahan penghargaan dihelat di loby Gedung LKPP RI, di Jakarta pada Selasa (19/5) siang.
Terkait itu, Sekdis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gowa Rizki Wahyuni didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gowa Aisyah Najamuddin mengatakan capaian Kabupaten Gowa melalui Desa Pakkatto ini merupakan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. Dimana pengukuran tingkat kematangan Pengadaan Barang Jasa desa digunakan untuk mengukur sejauh mana tata kelola pengadaan barang/jasa di desa telah berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel.
“Dari total 75.266 desa yang ada di seluruh Indonesia, Desa Pakkatto masuk 12 besar sebagai Desa Matang Pengadaan dari LKPP RI tahun 2024-2025. Hanya 12 desa yang meraih penghargaan ini, sehingga capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Gowa untuk terus memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa desa yang transparan, akuntabel dan profesional,” kata Rizki.
Dikatakan Rizki, indikator penilaian tingkat kematangan Pengadaan Barang/Jasa ini mengacu pada berbagai aspek, yakni kebijakan dan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), proses pengadaan, sistem informasi dan digitalisasi, pengawasan dan akuntabilitas hingga hasil atau outcome pengadaan.
“Kami ingin seluruh desa di Kabupaten Gowa mampu mencapai tata kelola pengadaan yang efektif, efisien serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa dan dapat terus meningkat melalui penerapan sistem yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai regulasi,” kata Rizki.
Rizki juga mengatakan, seluruh desa dapat menjadikan Pakkatto sebagai percontohan dalam implementasi pengadaan barang/jasa yang profesional melalui peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa di desa.
Basir selaku Kepala Desa Pakkatto mengatakan implementasi tata kelola pengadaan barang/jasa yang selama ini diterapkan di wilayahnya yaitu mengedepankan prinsip efisien dan efektif melalui tahapan survei harga, permintaan penawaran kepada penyedia, proses klarifikasi dan negosiasi harga, hingga kerja sama dengan penyedia yang ditunjuk, dimana seluruh harga yang disepakati tetap mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Gowa.
“Seluruh proses pengadaan dipublikasikan melalui media informasi dan papan informasi desa, melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta mengutamakan supplier lokal dan tenaga kerja setempat. Pengerjaan kegiatan juga dilakukan secara swakelola dengan memanfaatkan pekerja lokal agar dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa,” kata Rizki.
Pada kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen replikasi kematangan barang dan jasa bagi seluruh desa termasuk di Kabupaten Gowa.
Kepala LKPP RI Sarah Sadiqa mengatakan pembangunan desa tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi juga dibutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sebagai langkah perbaikan, kata Sarah, LKPP menginisiasi pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang dan jasa desa sejak 2024 yang dilakukan pada desa-desa percontohan di seluruh provinsi dan akan diperluas secara bertahap hingga 2029.
Dikatakan Sarah, pengukuran telah dilaksanakan sejak tahun 2024 hingga 2025 kepada 12 desa pilotting yang mewakili kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dimana hampir setengah belanja desa dilaksanakan melalui proses pengadaan barang jasa. Oleh karena itu, kualitas pengadaan barang jasa desa akan sangat menentukan kualitas pembangunan di desa,” jelas Sarah. –
