MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Aksi penertiban lapak pedagang yang dilakukan oleh Tim Trantib dan Satpol PP BKO kecamatan Biringakanaya, Makassar, di kawasan Pasar Niaga Daya (PND) kelurahan Daya, Rabu pagi tadi, bukan isapan jempol belaka. Bahkan aksinya itu terkesan tebang pilih.
Ironisnya pula, pedagang yang berjualan di PND memang sudah tempatnya. Yang namanya pasar, tentu ramai para pedagang. Kenapa pedagang di pasar justru di obok-obok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mestinya yang harus ditertibkan itu PKL di jalan poros Perintis Kemerdekaan. Itu jelas-jelas melanggar, karena mereka (Pedagang, red) menggunakan daerah milik jalan (Damija). Selain mengganggu estetika kota, keberadaan mereka juga mengganggu arus lalu lintas, dan rawan terjadi kecelakaan.
Pengamat Perkotaan dan Kebijakan Publik, Muh Syakir mendukung langkah pemerintah dalam hal menjaga kebersihan dan penataan wilayah. Termasuk penertibkan lapak pedagang.
Hanya saja, pemerintah maupun pihak pengelola pasar harus memahami fungsi pasar sebenarnya. Jangan juga serta merta melakukan penertiban, lantas merugikan pedagang. Pedagang memang tempatnya di pasar. Kemana lagi mereka berjuapan kalau bukan di pasar.
“Yang menjadi pertanyaan, kenapa pedagang pasar selalu jadi sasaran empuk. Lalu pedagang kaki lima di poros Perintis Kemerdekaan yang jelas-jelas melanggar tidak dibersihkan. Justru semakin tumbuh subur. Ada apa?,” ketus Muh Syakir.
“Intinya semua harus bijak dan persuasif ke pedagang. Mereka itu masyarakat kita juga, kasihan mereka setiap saat di obok-obok oleh aparat. Laporan sepeleh saja langsung ditindaki, toh mereka juga bayar retribusi pasar,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar, daerah pemilihan 3, Suharmika yang dihubungi terkait penertiban lapak pedagang di PND mengaku akan melihat terlebih dahulu seberapa urgen pihak KIK dan pengelola pasar sampai menurunkan Satpol PP untuk menertibkan lapak pedagang.
“Saya juga tidak setuju kalau pedagang pasar Daya di obok-obok seperti itu. Apalagi dibawakan Satpol PP, seberapa besar urgensinya ka itu, sampai pedagang dibawakan linggis dan palu-palu. Coba Satpol PP tertibkan pedagang di poros Perintis, itu cocok dan memang harus diratakan. Kenapa bukan itu yang di sapuh rata,” kesal Suharmika di balik ponselnya. (drw)
