BULUKUMBA, UJUNGJARI.COM — Provinsi Sulawesi Selatan telah dinyatakan masuk zona merah penyebaran covid-19. Bahkan penularannya berlangsung secara local transmission (transmisi lokal) sesama warga se-Sulsel.
Satu yang menjadi penyebab adalah imbauan untuk di rumah saja belum sepenuhnya dipatuhi. Termasuk social dan physical distancing yang penerapannya tidak maksimal. Masih banyak masyarakat berkeliaran di luar dan tampak berkerumun tanpa menjaga jarak termasuk di Kabupaten Bulukumba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini menjadi keprihatinan bagi bakal calon Bupati Bulukumba Andi Hamzah Pangki (AHP). Ia sangat berharap adanya perubahan perilaku masyarakat di tengah wabah saat ini.
” Intinya perilaku masyarakat harus berubah. Harus adaptif dengan situasi sekarang. Kita butuh kesadaran dan partisipasi masyarakat,” kata AHP.
Hal ini membuat Andi Hamzah Pangki meminta pada Gubernur Sulsel untuk diberlakukan PSBB khusus Kota Makassar mengingat bahwa jumlah orang positif corona bertambah terus sudah mencapai 122 orang.
” Karena itu perlu pemberlakuan PSBB untuk Kota Makassar. Harapan kita tidak berdampak ke beberapa kabupaten kita yang ada di Sulsel dan akan menekan penularan virus ini. Apa lagi menjelang bulan puasa ini,” saran AHP.
Walaupun ini sangat berdampak besar terhadap kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya tapi kata AHP, ini adalah salah satu cara untuk menekan jumlah korban.
” Kami berharap waktu untuk PSBB dibatasi, waktunya tidak berjalan terus menerus, minimal dicoba 15 hari kedepan dengan melihat perkembangan kondisi daerah,” sarannya.
Dikatakannya, Pemkot Makassar sebaiknya prioritas menjaga lingkungan pada klaster terjangkit. Artinya, lingkungan terkecil dari mereka harus dikarantina total minimal hingga satu RT.
” Dengan karantina total, pemerintah harus menyiapkan pangan bergizi dan juga multivitamin pada seluruh warga di area tersebut. Selain tentunya penyemprotan disinfektan di setiap rumah,” jelas AHP.
“ Saran saya, karena ini kondisi yang luar biasa, harusnya penanganannya juga tidak biasa-biasa. Yang kedua karena ini krisis, maka pengambilan keputusan yang cepat serta mengandung risiko itu adalah konsekwensi pemimpin. Karena ini masalah kemanusiaan, sebaiknya informasi tidak dimanipulasi. Jangan diperlihatkan di medsos atau berita IG (Instagram) yang fokus pada pelaksanaan, tapi fokus pada edukasi dan apa yang harus dilakukan masyarakat,” jelas AHP lagi.
Menurutnya, untuk aktivitas warga Makassar, harus ada konsistensi aparat pemerintah, polisi dan militer untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat.
” Saya berharap agar Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel dapat segera memenuhi persyaratan agar dapat diterapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini di Kota Makassar,” tandasnya.-
