MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Dana kelurahan untuk percepatan penanganan dampak corona virus (Covid-19) di Kota Makassar diharpkan bisa direalisasikan sebelum pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Dana kelurahan yang sebelumnya diperuntukkan untuk kegiatan infrastruktur dan pelatihan kewirausahaan itu, diharapkan bisa tersalurkan secara merata dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Forum Pemerhati Sosial Ekonomi Kota Makassar, Hasanuddin R, SE, MSi mengungkapkan bahwa pemerintah harus transparan dan betul-betul jelih menyalurkan dana kelurahan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.
Sebab ada beberapa program bantuan Covid-19 dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kota, yang dikhawatirkan tumpang tindih di masyarakat.
“Pemkot Makassar harus transparan menyalurkan dana kelurahan, dan tepat sasaran. Sebab diketahui ada beberapa program bantuan Covid-19 dari pemerintah pusat dan provinsi serta berbagai sumber lainnya, yang juga akan disalurkan ke masyarakat. Ini jangan sampai tumpang tindih, akibatnya bantuan tersebut tidak merata dan salah sasaran,” kata Hasanuddin.
“Ya itu sangat berpotensi. Bisa jadi ada yang dapat bantuan dobel hingga beberapa kali. Biasanya data warga miskin dari kelurahan tidak update, semua data yang dimiliki itu saja yang dikirim untuk menerima bantuan. Yang perlu diketahui bahwa pandemi Corona ini, banyak warga yang terdampak seperti karyawan yang di rumahkan. Itu juga harus diperhatikan dan diberi bantuan. Kita tidak ingin itu itu saja orangnya yang dapat bantuan. Yang lain gigit jari,” pungkasnya.
Hasanuddin juga mempertanyakan teknis penyaluran bantuan dana kelurahan. Kita mau tahu, apakah dana kelurahan tersebut disaluran dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk sembako. Kapan itu direalisasikan, dan apa syarat bagi calon penerima bantuan. Itu semua harus jelas dan transparan.
“Kita mau tahu data penerima bantuan per kelurahan. Harus di kroscek baik-baik, karena banyak warga yang mengeluh, sejak pandemi Corona ini, masih banyak warga miskin belum sama sekali mendapat bantuan. Padahal sudah ada beberapa bantuan sembako dari pemerintah dan beberapa dermawan yang disalurkan melalui kecamatan dan kelurahan,” ketusnya.
Di kecamatan Tamalanrea misalnya, pada Jumat kemarin, ratusan paket sembako tiba di kantor camat Tamalanrea. Hanya saja, yang diberikan bantuan diduga kalangan tertenu, hanya kader PKK. Padahal, masih banyak warga miskin di Tamalanrea yang lebih membutuhkan.
“Siapa yang tahu jumlah bantuan yang tiba di kantor camat? siapa pula yang tahu jumlah penerima bantuan?. Jangan-jangan, setiap ada bantuan datang, itu itu saja orangnya yang diberikan. Kita patut mempertanyakan. Sebab banyak warga miskin menjerit kelaparan ditengah pandemi Covid-19,” tuturnya. (drw)
