ikut bergabung

Meski Diselidiki Kejati, Warga di Kawasan Mapongka Tetap Dirikan Bangunan

Hukum

Meski Diselidiki Kejati, Warga di Kawasan Mapongka Tetap Dirikan Bangunan

MAKALE, UJUNGJARI–Langkah Kejaksaan Tinggi Sulsel menyelidiki dugaan penyelewengan penerbitan sertifikat di Kawasan Hutan Produksi Mapongka, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja, tak membuat warga sekitar bergeming.

Pekerjaan mendirikan bangunan di tepi jalan masuk Toraja Air Port tetap dilakukan. Sedikitnya sudah ada dua bangunan yang telah berdiri dan sementara dalam perampungan.

Sebelumnya, Waki Bupati Tana Toraja, Victor Datuan Batara telah mengultimatum, tidak boleh ada bangunan yang berdiri di 20 meter sisi kiri dan kanan jalan masuk bandara. Penegasan ini disampaikan Victor saat
Kepala Otoritas Bandara (Otban) Wilayah V Makassar Baithul Ihwan melakukan inspeksi ke Toraja Air Port.

Direktur Lembaga Antikorupsi Sulsel (LAKSUS), Muh Ansar meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja segera bertindak tegas.

“Seret semua oknum pejabat yang terlibat dalam penerbitan sertifikat di Hutan Mapongka. Soal masyarakat yang tidak patuh dan tetap mendirikan bangunan di jalan masuk Toraja Air Port, itu menjadi tugas Pemkab Toraja. Kalau memang aturan ditegakkan, bongkar semua bangunan yang melanggar di kawasan Mapongka. Jangan tebang pilih,” tegas Muh Ansar.

Lebih jauh Muh Ansar menguraikan, kasus perambah hutan tidak bisa lagi di toleransi, apalagi untuk kepentingan segelintir orang untuk meraup keuntungan pribadi.

“Negara harus hadir dalam situasi seperti ini. Seret mereka yang melakukan pelanggaran dalam penerbitan sertifikat ke hadapan hukum. Mereka harus dihukum berat. Ini masalah lingkungan dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Muh Ansar.

Terkait terbitnya sertikat, Muh Ansar meminta Kejati untuk segera mengklarifikasi lurah, camat, Pemkab Toraja dan BPN.

Sebelumnya, tim gabungan dari penyidik Kejati Sulsel, Dinas Kehutanan Sulsel, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Balai Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah turun ke kawasan Hutan Mapongka. Mereka memetakan area kawasan hutan yang telah dirambah dengan munculnya sertifkat hak milik. (*)

Komentar Anda

Channel
Comments

Berita lainnya Hukum

Populer Minggu ini

Arsip

To Top