MAKASSAR, UJUNGJARI.COM –Akademi Keuangan Perbankan (AKP) Widya Buana, Semarang, Jawa Tengah, menggandeng Universitas Patria Artha (UPA) untuk memberikan pelatihan bagi perangkat desa dalam mengelola Dana Desa dengan baik, efisien, dan bebas dari temuan penyalahgunaab anggaran.
Sebagai langkah tindak lanjut dari rencana kerjasama tersebut, Sabtu (19/6), dilakukan penandatangan memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak bertempat di Universitas Patria Artha, Jalan Tun Abdul Razak, Gowa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rektor Universitas Patria Artha yang juga peneliti senior Pusat Kajian Anto Korupsi (Pukat) UPA, Bastian Lubis mengemukakan, kerjasama yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar.
Bastian mengatakan, tiap tahun, Dana Desa yang digelontorkan pemerintah itu kan banyak. Untuk tahun ini, sekitar Rp94,8 triliun.
Setiap desa, dialokasikan Dana Desa yang bervariasi, di kisaran ratusan juta hingga miliaran.
“Dalam pengelolaannya, banyak aparat desa yang tersandung kasus hukum karena mereka tidak tahu seperti apa penggunaannya. Nah, melalui pelatihan nanti, kita berharap mereka lebih profesional dan bebas dari temuan penyalahgunaan anggaran,” ungkap Bastian.
Rencananya, aparat desa yang mengikuti pelatihan, akan disertifikasi. Bastian mengatakan pihaknya siap saja jika diminta ikut terlibat memberikan pelatihan sertifikasi para aparat desa, apalagi menyangkut pengelolaan keuangan negara.
“Jawa tengah ini kan sebagai barometer Indonesia, Patria Artha itu sudah punya klik sama. Karena sudut pandang kita adalah bagaimana menciptakan ekonomi setelah pandemi sehingga ada multiflayer efek yang akan berdampak pada pembangunan ekonomi nya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur AKP Widya Buana Semarang Yudhi Kurniawan mengatakan pihaknya mendapat banyak permasalahan pengelolaan keuangan desa, khususnya di Jawa tengah, sehingga pihaknya inisiatif melakukan pelatihan tersebut
Tak tanggung tanggung, rencananya kegiatan ini akan dibuka Gubernur Ganjar Pranowo.
“Jaringan desa banyak di Jawa tapi dijawa itu banyak permasalahan keuangan desa dan banyak permasalahan hukum Aparat desa. Sehingga muncul gagasan sekalian semuanya dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan desa supaya aman dari sisi hukum dan keuangan,” katanya.
Menurut Yudhi Kurniawan menyebut rencana pelatihan sertifikasi pengelolaan keuangan desa itu rupanya mendapatkan respon positif para aparat desa, hingga hari ini sudah ada 1,200 Pemdes ajukan pendaftaran. Hanya, saja untuk saat ini kuota yang ada 100-200 desa.
“(Ini se-Indonesia?) Harusnya, tapi demplot kita buat di Jawa tengah, ini bertahap. 100 sampai 200 tapi laporan di Jawa tengah hari ini sudah ada 1.200 siap untuk mendaftar, tapi jatah kita 100-200 dulu. Ini sebuah peluang dan kesempatan,” paparnya. (rhm)
