ikut bergabung

CLAT Desak Kejati Segera Umumkan Nama Tersangka Kasus Korupsi PDAM

Hukum

CLAT Desak Kejati Segera Umumkan Nama Tersangka Kasus Korupsi PDAM

MAKASSAR, UJUNGJARI–Aktivis lembaga antikorupsi Celebes Law And Transperency (CLAT) mendesak penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera mengumumkan nama nama tersangka kasus dugaan korupsi di tubuh  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

Ketua CLAT, Irvan Sabang meminta agar penyidikan kasus korupsi pembayaran tantiem dan bonus/ jasa produksi tahun 2017 hingga 2019 serta dana premi asuransi dwiguna serta premi dana pensiun ganda tahun 2016 hingga 2018, berjalan profesional serta transparan.

Sejak Kejati Sulsel mengumumkan peningkatan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan, maka dengan sendirinya kasus ini telah menyeret sejumlah tersangka.

“Kami minta Kejati untuk segera mengumumkan nama nama tersangka kasus PDAM,” tegas Irvan Sabang.
Irvan menegaskan, CLAT secara kelembagaan akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Kami kawal hingga tuntas,” tegas Irvan Sabang yang juga calon Magister Ilmu Hukum Pidana.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Idil SH, belum lama ini mengaku belum menerima informasi rencana ekspose kasus untuk mengumumkan nama tersangka. “Belum ada info, kalau kami sudah terima informasi akan segera kami sampaikan,” kilah Idil.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati Sulsel telah menggeledah Kantor PDAM Kota Makassar.
Dalam penggeledahan yang difokuskan pada ruangan Mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Makassar itu, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting yang diduga kuat berkaitan dengan barang bukti dugaan korupsi yang sedang ditangani.

Sejak kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkup PDAM Kota Makassar ditingkatkan ke tahap penyidikan, Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel gencar memeriksa maraton sejumlah saksi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Idil menimpali sudah banyak saksi diperiksa dalam tahap penyidikan kasus PDAM Kota Makassar tersebut.

Selain pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PDAM Kota Makassar inisial HY, juga ada pemeriksaan kepada inisial AA yang sebelumnya menjabat Direktur Teknik PDAM Makassar tahun 2015 hingga Agustus 2017 serta inisial Hj. KB yang sebelumnya menjabat selaku Direktur Teknik PDAM Makassar pada Agustus 2017 hingga September 2019.

Pemeriksaan terhadap inisial AA dan Hj. KB, bertujuan untuk mengorek keterangan sepengetahuannya tentang penggunaan dana PDAM Kota Makassar utamanya dalam hal pembayaran tantiem dan bonus/ jasa produksi tahun 2017 hingga 2019. Termasuk juga kaitannya dengan premi asuransi dwiguna serta premi dana pensiun ganda tahun 2016 hingga 2018.

“Selain itu pemeriksaan terhadap pihak kantor akuntan publik yang melakukan audit pada PDAM Makassar tahun 2016, 2017 dan 2018 serta Direktur Keuangan 2017 hingga 2019 inisial K juga sudah dilakukan,” ucap Idil.

BPK Menemukan Kelebihan Pembayaran Rp31 M

Diketahui, dalam LHP BPK bernomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 terkait kegiatan anggaran PDAM Makassar, ditemukan sejumlah pelanggaran. Sehingga BPK memuat adanya lima rekomendasi baik untuk Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar) maupun untuk lingkup PDAM Makassar sendiri. Dari lima rekomendasi yang ada, dua diantaranya dinilai berpotensi ke ranah hukum.

Pertama, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar diperiode itu agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.

Kedua, BPK juga merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar diperiode itu agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiunan PDAM sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar.

Atas dua poin rekomendasi BPK itu, dinilai terjadi masalah hukum karena terjadi kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai Rp31.448.367.629 miliar.

Lebih jauh temuan dan rekomendasi BPK tersebut, sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran terhadap UU No 28 tahun 1999 tentang Pemerintah Bebas KKN, UU No 9 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 dan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. (*)

Komentar Anda

Channel


Berita lainnya Hukum

Populer Minggu ini

Arsip

To Top