Oleh: Arifai Ilyas
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen FEB Unhas
INDONESIA sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menyimpan kekayaan laut yang luar biasa. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 108.000 kilometer dan 62 persen wilayahnya berupa laut,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Indonesia seharusnya mampu menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Namun kenyataannya, potensi besar itu belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Banyak wilayah pesisir masih terjerat dalam kemiskinan, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Dalam konteks inilah, gagasan ekonomi biru (blue economy) dan pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi sangat relevan dan strategis untuk membangun masa depan bangsa dari laut.
Memahami Konsep Ekonomi Biru
Ekonomi biru adalah pendekatan pembangunan yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem laut. Ini bukan hanya tentang eksploitasi sumber daya laut untuk keuntungan ekonomi semata, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan.
Konsep ini mencakup berbagai sektor, mulai dari perikanan, budidaya laut, energi terbarukan laut, pariwisata bahari, transportasi laut, hingga bioteknologi kelautan. Dalam kerangka ekonomi biru, keberlanjutan lingkungan menjadi fondasi utama. Artinya, setiap aktivitas ekonomi harus memperhitungkan dampaknya terhadap kesehatan ekosistem laut dan pesisir.
Potret Ketimpangan dan Tantangan di Wilayah Pesisir
Meski menyimpan potensi besar, masyarakat pesisir di Indonesia justru tergolong sebagai salah satu kelompok yang paling rentan secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar rumah tangga nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di kawasan pesisir juga relatif terbatas. Tidak sedikit anak nelayan yang putus sekolah karena harus membantu orang tua mencari nafkah.
Selain itu, banyak komunitas pesisir mengalami kerentanan terhadap dampak perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut, abrasi, dan cuaca ekstrem. Ketergantungan yang tinggi pada satu sektor, misalnya perikanan tangkap, membuat mereka mudah terpukul ketika hasil tangkapan menurun akibat overfishing atau degradasi lingkungan.
Tantangan lainnya adalah lemahnya tata kelola laut dan pesisir. Praktik penangkapan ikan ilegal (illegal, unreported, and unregulated fishing), pencemaran laut, serta alih fungsi lahan pesisir untuk industri ekstraktif telah memperparah tekanan terhadap sumber daya kelautan dan melemahkan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.
Menempatkan Masyarakat Pesisir sebagai Subjek Pembangunan
Salah satu kekeliruan dalam pendekatan pembangunan sebelumnya adalah menjadikan masyarakat pesisir sebagai objek semata. Program-program bantuan sering kali bersifat karitatif, top-down, dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, ekonomi biru harus dibarengi dengan paradigma baru dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, yakni dengan menjadikan mereka sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di wilayahnya.
Pemberdayaan ini mencakup sejumlah aspek penting:
1. Penguatan Kapasitas dan Keterampilan
Pelatihan-pelatihan berbasis kebutuhan lokal harus diperbanyak, mulai dari teknik budidaya laut yang ramah lingkungan, pengolahan hasil laut, hingga literasi digital untuk akses pasar dan informasi. Pendidikan vokasi kelautan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan tantangan sertapeluang ekonomi masa depan.
2. Akses terhadap Modal dan Pasar
Banyak pelaku usaha kecil di pesisir kesulitan mengakses permodalan karena terbentur agunan, prosedur birokratis, atau keterbatasan informasi. Lembaga keuangan mikro berbasis komunitas, koperasi pesisir, atau skema kredit lunak harus diperluas dan difasilitasi. Di sisi lain kemitraan dengan sektor swasta harus diarahkan agar memberikan nilai tambah yang adil dan
memberdayakan.
3. Pemanfaatan Teknologi
Transformasi digital dalam sektor kelautan masih belum merata. Teknologi seperti sistem informasi cuaca, peta zonasi laut, aplikasi pemasaran hasil laut, hingga sistem manajemen perikanan berbasis data dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing pelaku usaha pesisir. Pemerintah dan perguruan tinggi dapat menjadi fasilitator dalam transfer teknologi ini.
4. Penguatan Kelembagaan Lokal
Kelompok usaha bersama (KUB), koperasi nelayan, dan organisasi masyarakat lokal harus diperkuat dari segi kelembagaan dan manajerial. Kelembagaan yang kuat memungkinkan masyarakat bernegosiasi lebih baik dengan mitra luar, mengakses bantuan, serta menjaga keberlanjutan usaha.
Peran Pemerintah: Regulasi dan Afirmasi
Pemerintah memiliki peran vital dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya ekonomi biru yang inklusif. Beberapa langkah strategis yang perlu didorong antara lain:
Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang partisipatif untuk memastikan pemanfaatan ruang laut tidak merugikan masyarakat lokal.
Perlindungan terhadap wilayah tangkap tradisional dan kearifan lokal seperti sasi laut, awig-awig, atau panglima laot yang selama ini terbukti efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya.
Afirmasi dalam bentuk subsidi selektif untuk nelayan kecil, pelaku budidaya skala mikro, serta insentif fiskal bagi investasi yang berbasis keberlanjutan.
Koordinasi multisektor yang lebih kuat di tingkat pusat dan daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang merugikan masyarakat pesisir.
Ekonomi Biru dan Agenda Nasional
Penting dicatat bahwa ekonomi biru bukanlah agenda yang berdiri sendiri. Ia harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan merupakan salah satu prioritas.
Demikian pula, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat diintegrasikan ke dalam konteks pesisir. Koperasi pesisir berbasis desa dapat menjadi wadah kolektif masyarakat untuk mengelola sumber daya secara demokratis dan mengakses pasar secara lebih efisien.
Harapan: Membangun Masa Depan dari Laut
Indonesia tidak akan benar-benar menjadi poros maritim dunia jika lautnya hanya dilihat sebagai sumber eksploitasi ekonomi. Laut harus dilihat sebagai ruang hidup, ruang budaya, dan ruang harapan bagi jutaan warga pesisir yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh oleh manfaat pembangunan.
Ekonomi biru dan pemberdayaan masyarakat pesisir bukan sekadar jargon pembangunan, tetapi jalan konkret menuju kedaulatan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas lokal, kita dapat membangun masa depan dari laut sebuah masa depan di mana anak-anak nelayan punya mimpi besar, ibu-ibu pesisir punya usaha mandiri, dan laut Indonesia tetap biru untuk generasi mendatang.
