GOWA, UJUNGJARI.COM — Direktur KMP Training Institute Khalid Mustafa mengaku salut dengan upaya Pemerintah Kabupaten Gowa yang terus menjalankan teknologi digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa.
Hal ini diutarakan Khalid saat hadir memberikan materi pada Bimtek Negosiasi dan Mini Kompetisi dalam e-Katalog versi 6 di Hotel Swiss Bell inn Panakkukang, Makassar pada Kamis (26/6) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pelatihan yang diikuti sedikitnya 50 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lingkup Pemkab Gowa ini, Khalid berharap kegiatan bimtek yang dilakukan Pemkab Gowa ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya yang sistem pengadaan barang dan jasanya melalui e-Katalog versi 6.
“Kabupaten Gowa sudah menjadi pionir untuk katalog konstruksi versi 5 yang lalu. Sekarang menerapkan e-Katalog versi 6 untuk barang dan jasa. Olehnya itu mari kita jadikan Gowa sebagai pionir untuk katalog-katalog yang lain dan paling penting kita menguatkan tujuan pengadaan barang dan jasa, seperti efektif dan efisien,” terang Khalid.
Pemkab Gowa melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) kembali memberikan pelatihan peningkatan kapasitas dalam memanfaatkan e-Katalog versi 6 untuk pengadaan barang dan jasa (barjas) tersebut.
Sekretaris Kabupaten Gowa Andy Azis Peter yang hadir membuka bimtek tersebut, mengatakan kegiatan ini menjadi momen tepat untuk melakukan informasi dan edukasi.
“Mudah-mudahan peserta bimbingan teknis bisa memahami dengan sangat baik e-Katalog versi 6 ini. Tentunya, kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemkab Gowa dalam mendukung penuh transformasi digital pengadaan barang dan jasa. Apalagi ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien dan berdaya saing,” kata Andy Azis Peter.
Aisyah Najamuddin selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setkab Gowa mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk penguatan kompetensi teknis bagi PPK terkait implementasi sistem e-Katalog versi 6 yang baru.
“Ini akan memberikan pemahaman teknis tentang fitur negosiasi dan mini kompetisi serta mendorong efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelas Aisyah. –
