MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemilihan RT/RW serentak di Kota Makassar pada 3 Desember 2025 disebut tidak sekadar agenda rutin tingkat kelurahan. Pengamat politik lokal, Arif Muhammad, menilai kontestasi ini mulai menunjukkan aroma persiapan menuju Pilkada Makassar 2029.
Menurut Arif, struktur RT/RW selama ini merupakan simpul terdepan dalam peta politik perkotaan, sehingga sangat mungkin dimanfaatkan sebagai “mesin dasar” bagi para bakal kontestan pilkada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“RT dan RW adalah pintu masuk utama jaringan politik. Mereka yang menang di level ini bisa menyediakan basis dukungan paling nyata empat tahun ke depan. Sangat mungkin pemilihan RT/RW ini dijadikan pemanasan menuju Pilkada 2029,” ujarnya, Minggu (16/11/2025).
Ia menilai dinamika yang muncul mulai dari tingginya tensi persaingan, hingga lobi-lobi politik menandakan bahwa pemilihan ini memiliki kepentingan lebih besar daripada sekadar memilih ketua lingkungan.
Arif mengingatkan pemerintah kota untuk memastikan proses berjalan netral dan bebas intervensi.
“Jika pemilihan RT/RW ini dibajak kepentingan politik jangka panjang, maka trust publik terhadap pemerintah akan merosot. Harus ada pengawasan ketat agar tidak menjadi alat konsolidasi kekuasaan,” katanya.
Ia juga meminta pihak kelurahan dan panitia pemilihan untuk aktif memantau potensi mobilisasi politik, termasuk keterlibatan oknum tertentu yang mencoba mengamankan posisi strategis jelang tahun politik.
Pemkot Makassar sendiri sebelumnya menegaskan bahwa pemilihan RT/RW adalah proses demokrasi tingkat dasar yang harus berjalan independen, tanpa politisasi.
Hanya Seremoni, Orang Dekat Penguasa Pasti Menang?
Polemik pelaksanaan pemilihan RT/RW serentak di Kota Makassar kembali mencuat. Sejumlah pengamat menilai proses demokrasi tingkat paling bawah ini hanyalah seremoni tanpa makna, karena hasilnya diduga tetap dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu.
M Rasyid, pengamat kebijakan publik di Makassar menilai, mekanisme pemilihan yang diklaim lebih elegan sebenarnya tidak menjamin lahirnya pemimpin lingkungan yang benar-benar dipilih secara bebas oleh warga.
“Realitanya, orang-orang dekat penguasa sudah dipersiapkan jauh hari. Pemilihan ini hanya formalitas agar terlihat demokratis,” ujarnya.
Ia menyebut, pengaruh lurah serta panitia pemilihan sangat kuat dalam mengarahkan proses di lapangan. Menurutnya, terdapat pola “main halus” yang membuat calon tertentu berjalan mulus menuju kursi ketua RT/RW.
“Dengan sistem pemilihan, memang terlihat lebih rapi dan elegan. Tapi jangan lupa, lurah dan panitia punya cara main sendiri. Mereka bisa mengarahkan kandidat, menentukan siapa yang difavoritkan, bahkan mengatur dinamika pemilih,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemilihan RT/RW seharusnya menjadi ruang demokrasi warga, bukan arena konsolidasi kekuasaan menjelang agenda politik yang lebih besar.
“Kalau budaya titip menitip jabatan masih terjadi, pemilihan ini tidak lebih dari pengesahan saja. Demokrasi lokal kehilangan substansi,” tegasnya.
“Ya, mungkin karena sudah terlanjur ada anggarannya, pemilihan RT RW dipaksakan diglar,” pungkasnya. (drw)
