Oleh: Arifai Ilyas
* Dosen STIE Bulungan Tarakan
* Ketua DPW Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Kalimantan Utara
* Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalimantan Utara
* Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Tarakan Koordinator Kalimantan Utara
SELAMA beberapa dekade, pembangunan ekonomi Indonesia berjalan di atas rel yang relatif seragam dengan arus utama ekonomi global: mengejar pertumbuhan setinggi mungkin, menjaga stabilitas makro, dan membuka selebar-lebarnya pintu investasi. Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi tolok ukur utama keberhasilan, sementara indikator-indikator lain seperti pemerataan, kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan kemandirian nasional sering kali diposisikan sebagai pelengkap, bukan tujuan utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Paradigma ini memang telah membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan rendah, namun juga meninggalkan persoalan struktural yang kian mengemuka: ketimpangan, kerentanan ekonomi, degradasi lingkungan, dan ketergantungan yang tinggi pada pasar global.
Di tengah dinamika geopolitik yang kian tidak pasti, krisis iklim yang memburuk, serta disrupsi teknologi yang mengubah struktur ekonomi dunia, Indonesia dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah jalan lama ekonomi yang bertumpu pada logika pertumbuhan semata masih relevan? Atau justru diperlukan jalan baru—sebuah orientasi ekonomi yang tidak hanya mengejar angka, tetapi berakar pada etika kesejahteraan dan kedaulatan bangsa?
Logika Pertumbuhan dan Batas-Batasnya
Logika pertumbuhan (growth-oriented logic) berangkat dari asumsi bahwa peningkatan output ekonomi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, logika ini mendorong kebijakan pro-investasi, liberalisasi perdagangan, efisiensi pasar, dan eksploitasi sumber daya alam sebagai mesin utama pertumbuhan.
Tidak dapat disangkal, pendekatan ini menghasilkan capaian signifikan: infrastruktur berkembang pesat, kelas
menengah tumbuh, dan stabilitas ekonomi relatif terjaga. Namun, di balik capaian tersebut, muncul kontradiksi yang kian nyata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan ketimpangan. Akses terhadap sumber daya ekonomi masih terkonsentrasi, baik secara spasial maupun sektoral.
Daerah-daerah perbatasan dan pedesaan sering kali menjadi pemasok bahan mentah tanpa memperoleh nilai tambah yang adil. Sementara itu, ekonomi nasional tetap rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan tekanan eksternal.
Lebih jauh, logika pertumbuhan yang abai terhadap daya dukung lingkungan telah memunculkan krisis ekologis yang serius. Deforestasi, pencemaran, dan konflik agraria bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman nyata terhadap keberlanjutan ekonomi dan kohesi sosial. Dalam konteks ini, pertumbuhan yang tidak disertai etika justru berpotensi mereduksi kesejahteraan jangka panjang.
Etika Kesejahteraan sebagai Orientasi Baru
Jalan baru ekonomi Indonesia menuntut pergeseran paradigma: dari sekadar “berapa besar ekonomi tumbuh” menuju “untuk siapa pertumbuhan itu dan dengan cara apa ia dihasilkan”. Etika kesejahteraan menempatkan manusia—bukan angka—sebagai pusat kebijakan ekonomi.
Kesejahteraan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai peningkatan pendapatan, tetapi mencakup akses terhadap layanan dasar, pekerjaan layak, keadilan sosial, dan kualitas lingkungan hidup.
Dalam kerangka ini, negara memiliki peran strategis bukan sebagai “penghambat pasar”, melainkan sebagai penjamin keadilan dan inklusivitas. Kebijakan fiskal, moneter, dan industri harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat, bukan sekadar memfasilitasi akumulasi modal. UMKM, koperasi, dan ekonomi sosial perlu ditempatkan sebagai pilar utama, bukan pelengkap, dalam arsitektur ekonomi nasional.
Etika kesejahteraan juga menuntut keberpihakan pada kelompok rentan. Pembangunan ekonomi yang etis adalah pembangunan yang secara sadar mengoreksi ketimpangan struktural—baik antarwilayah, antarkelompok sosial, maupun antargenerasi.
Dalam konteks Indonesia, ini berarti memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pusatpusat pertumbuhan, tetapi juga dirasakan secara nyata di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
Kedaulatan Bangsa dalam Lanskap Global
Selain kesejahteraan, jalan baru ekonomi Indonesia harus berpijak pada prinsip kedaulatan. Dalam dunia yang semakin terintegrasi, kedaulatan ekonomi bukan berarti menutup diri, melainkan memiliki kapasitas untuk menentukan arah pembangunan sendiri. Ketergantungan berlebihan pada impor energi, teknologi, dan pembiayaan eksternal merupakan sinyal rapuhnya fondasi ekonomi nasional.
Kedaulatan ekonomi menuntut penguatan kapasitas domestik: industrialisasi berbasis nilai tambah, penguasaan teknologi strategis, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.
Hilirisasi industri, misalnya, bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan manifestasi dari kehendak bangsa untuk keluar dari perangkap ekonomi ekstraktif. Namun, hilirisasi itu sendiri harus dijalankan dengan prinsip keberlanjutan dan distribusi manfaat yang adil, bukan sekadar memindahkan rente dari satu aktor ke aktor lain.
Negara, Pasar, dan Moral Publik
Menapaki jalan baru ekonomi Indonesia juga mensyaratkan redefinisi relasi antara negara dan pasar. Negara tidak boleh larut dalam dogma pasar bebas yang menihilkan tanggung jawab sosial, namun juga tidak terjebak dalam intervensi berlebihan yang mematikan inisiatif.
Keseimbangan ini hanya dapat dicapai jika kebijakan ekonomi dipandu oleh moral publik—nilai-nilai Pancasila yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama.
Dalam perspektif ini, korupsi, rente, dan oligarki bukan sekadar masalah hukum, melainkan distorsi etis dalam tata kelola ekonomi. Tanpa pembenahan tata kelola dan penegakan hukum yang konsisten, jalan baru ekonomi akan selalu tersandera oleh kepentingan sempit.
Etika kesejahteraan dan kedaulatan bangsa menuntut keberanian politik untuk menata ulang struktur kekuasaan ekonomi.
Menuju Ekonomi yang Bermakna
Pada akhirnya, jalan baru ekonomi Indonesia bukan semata-mata soal kebijakan teknokratis, melainkan pilihan filosofis tentang makna pembangunan itu sendiri. Apakah ekonomi hanya diposisikan sebagai mesin akumulasi, atau sebagai sarana untuk memuliakan kehidupan manusia dan menjaga martabat bangsa? Pertanyaan ini menuntut refleksi kolektif, lintas sektor dan generasi.
Transformasi menuju ekonomi yang beretika dan berdaulat memang tidak mudah. Ia memerlukan konsistensi kebijakan, keberanian menghadapi tekanan global, serta partisipasi aktif masyarakat. Namun, di tengah tantangan global yang kian kompleks, justru di sanalah relevansi jalan baru itu menemukan momentumnya.
Indonesia memiliki modal sosial, sumber daya alam, dan kekayaan budaya yang luar biasa. Dengan menempatkan kesejahteraan dan kedaulatan sebagai kompas utama, Indonesia tidak hanya berpeluang tumbuh, tetapi tumbuh dengan arah dan makna. Menapaki jalan baru ekonomi Indonesia berarti memilih untuk tidak sekadar besar, tetapi juga adil; tidak hanya kuat, tetapi juga bermartabat sebagai bangsa yang berdaulat.
