GOWA, UJUNGJARI.COM — Kepala Satuan Tugas IV2 Koorsup Wilayah IV KPK Tri Budi Rochmanto menekankan, pencegahan korupsi bisa dilakukan tergantung penguatan integritas dari aparat.
Penguatan integritas ini adalah kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Dikatakan Tri, berbagai sistem pengawasan yang dibangun pemerintah kabupaten dapat berjalan efektif jika didukung komitmen integritas dari seluruh aparaturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pencegahan korupsi pada dasarnya adalah soal integritas. Integritas itu seperti iman, kadang naik kadang turun. Karena itu harus terus dikuatkan melalui komitmen bersama agar setiap proses pemerintahan tetap berjalan di jalur yang benar,” kata Tri.
Dia pun berharap komitmen tersebut dapat mendorong peningkatan hasil penilaian pencegahan korupsi di Kabupaten Gowa, seiring dengan semakin kuatnya perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah.
Hal ini dikatakan Tri hadir selaku Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan Rakor Pendalaman Area dan Kerawanan Korupsi dengan jajaran Pemkab Gowa bertempat di Baruga Karaeng Pattingaloang Pemkab Gowa pada Kamis (12/3) siang.
Pemkab Gowa saat ini sedang memperkuat upaya pencegahan korupsi. Seluruh pimpinan SKPD dihadirkan dan fokus pada identifikasi titik rawan dalam tata kelola pemerintahan daerah serta langkah perbaikan sistem agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Terkait hal ini, Bupati Gowa Husniah Talenrang dan Wabup Gowa Darmawangsyah Muin yang menyambut langsung kehadiran Tim KPK ini, mengatakan forum ini menjadi ruang penting bagi pemerintah kabupaten untuk melihat secara terbuka area yang masih memiliki kerawanan dalam tata kelola pemerintahan.
“Forum seperti ini membantu kita melihat lebih jelas titik rawan dalam sistem pemerintahan, sehingga perbaikannya bisa dilakukan lebih cepat,” kata Husniah.
Dalam rakor ini, Pemkab Gowa bersama Tim KPK membahas sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi kerawanan. Ada tiga diantaranya yang sangat rawan terjadi di pemerintahan yakni pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengadaan barang dan jasa serta optimalisasi pendapatan daerah.
Pendalaman ini juga menjadi bagian dari penguatan implementasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang digunakan untuk memetakan risiko sekaligus memperbaiki tata kelola di berbagai sektor strategis pemerintahan daerah.
Husniah mengatakan penguatan sistem pencegahan korupsi pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pelayanan publik serta efektivitas penggunaan anggaran pembangunan daerah.
“Kalau sistem semakin transparan dan akuntabel, maka dampaknya bukan hanya pada tertib administrasi. Yang paling penting, masyarakat akan merasakan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang berjalan lebih tepat sasaran,” tambah Husniah.
Dikatakannya, pencegahan korupsi membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah agar integritas menjadi standar dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Integritas birokrasi harus menjadi budaya kerja kita bersama. Kalau seluruh perangkat daerah bekerja dengan prinsip itu, maka ruang untuk penyimpangan akan semakin sempit dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” tandas Bupati Gowa.
Pemkab Gowa menargetkan penguatan tata kelola pada sektor-sektor strategis sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. –
