MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah pusat memutuskan membatalkan rencana tender ulang Proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta proyek strategis nasional tersebut tetap dilanjutkan di Kecamatan Tamalanrea oleh investor Shanghai SUS Environment bersama PT Grand Puri Indonesia (GPI) dalam konsorsium PT Sarana Utama Synergy (SUS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keputusan itu disampaikan Purbaya saat memimpin sidang debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang digelar secara daring, Kamis (7/5/2026).
Dalam rapat tersebut, ia menegaskan proyek harus segera direalisasikan tanpa melalui proses tender ulang.
“Tidak usah lelang lagi, kan sudah selesai (tender), lanjut saja. Tidak usah dipersulit lagi. Nanti Anda (PT SUS) jalankan di lahan yang sama (Tamalanrea). Kita ingin PSEL ini jalan dengan cepat,” ujar Purbaya sebelum menutup sidang.
Menurutnya, apabila lahan proyek dipindahkan ke kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang yang disiapkan Pemerintah Kota Makassar, maka proses pembangunan akan semakin panjang karena harus melalui pembebasan lahan dan tahapan administrasi lainnya.
Purbaya menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan proyek PSEL segera terealisasi sebagai bagian dari fokus pemerintah dalam penanganan sampah dan energi terbarukan.
“Ada perintah jangan pemda karena kelamaan. Ini kalau bisa dipercepat dipercepat aja,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa lahan yang sudah tersedia di Tamalanrea sebaiknya dimanfaatkan agar proyek tidak kembali tertunda.
“Yang penting ini harus jalan. Bapak Presiden pengen PSEL ini jalan. Ini sudah ada lahannya, kenapa kita pusing-pusing. Kalau bisa dipakai, pakai saja. Pemkot tidak usah beli,” tegasnya.
Dalam arahannya, Purbaya meminta agar PT SUS tetap melanjutkan proyek dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 terkait percepatan proyek strategis pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
“PT SUS jalan dengan skema baru di Perpres 109. Nanti didiskusikan dengan Pemda. Kita perlu daerah yang bersih. Ini memang salah satu fokus Presiden. Kita pakai skema baru, yang penting ini bisa jalan dengan cepat,” ujarnya.
Ia berharap skema tersebut tidak membebani keuangan Pemerintah Kota Makassar, khususnya terkait pengadaan lahan baru.
“Pak Wali, tidak usah beli lahan lagi, nanti ngomong aja supaya semuanya mulus. Ini harus dibuat fleksibel,” tutup Purbaya. (**)
