MAKASSAR, UJUNGJARI – Upaya mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menggugurkan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar kandas.
Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Arwana, S.H., M.H., menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, Senin (9/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan putusan itu, penetapan kembali Bahtiar Baharuddin sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2024 dinyatakan sah menurut hukum.
Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Tunggal Arwana menegaskan bahwa ruang lingkup pemeriksaan praperadilan terbatas pada aspek formil tindakan aparat penegak hukum. Hal tersebut mengacu pada ketentuan KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016.
Karena itu, dalil pemohon yang menyatakan kepala daerah tidak bertanggung jawab maupun tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan bibit nanas tidak menjadi objek penilaian dalam praperadilan.
Menurut hakim, argumentasi tersebut telah memasuki ranah pembuktian materi pokok perkara yang seharusnya diuji dalam persidangan tindak pidana korupsi.
Terkait keberatan atas penggunaan alat bukti, hakim menilai pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah. Sementara penilaian terhadap kekuatan atau bobot alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara.
Hakim juga menegaskan, sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti dalam penyidikan sebelumnya tidak sah, alat bukti tersebut tetap dapat digunakan kembali.
Mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 dan pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho serta Dr. Makkah HM yang dihadirkan dalam persidangan, hakim berpandangan bahwa penilaian terhadap keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya bertumpu pada substansi keterangan yang baru, bukan semata-mata pada orang atau identitas saksinya.
Dalam perkara ini, hakim menilai Kejati Sulsel selaku termohon telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka.
Hakim juga menolak dalil pemohon mengenai tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka sebagaimana dipersoalkan berdasarkan Pasal 90 ayat (3) KUHAP.
Pertimbangannya, hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan penyidik kepada pemohon saat menjalani pemeriksaan. Dengan demikian, tidak dicantumkannya rincian hak tersebut secara tertulis tidak serta-merta membatalkan keabsahan penetapan tersangka.
Keberatan lainnya terkait penyebutan nama Bahtiar dalam surat dakwaan perkara lain juga dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup.
Kejati Siap Rampungkan Berkas Perkara
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyambut baik putusan tersebut. Ia mengapresiasi hakim yang dinilai telah memeriksa dan memutus perkara secara objektif serta komprehensif berdasarkan fakta hukum di persidangan.
“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujar Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026).
Soetarmi juga memberikan apresiasi kepada Tim Jaksa Kuasa Termohon yang dinilai berhasil mempertahankan argumentasi hukum dan menjawab seluruh dalil pemohon selama proses persidangan.
Pasca-putusan tersebut, Kejati Sulsel memastikan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas akan segera memasuki tahapan lanjutan.
Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel akan memfokuskan pekerjaan pada penyelesaian pemberkasan perkara atas nama tersangka BB.
“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” tutup Soetarmi.
Dengan ditolaknya praperadilan tersebut, proses hukum terhadap Bahtiar Baharuddin berlanjut. Pembuktian mengenai dugaan keterlibatan dan pertanggungjawaban pidananya selanjutnya akan diuji melalui persidangan pokok perkara di Pengadilan Tipikor Makassar. (*)
