TAKALAR, UJUNGJARI-Kegalauan di tengah pandemi virus corona semakin terasa dan kian menjadi beban tersendiri bagi puluhan ASN yang bertugas di kantor DPRD Takalar.
Bagaimana tidak, tambahan pendapatan pegawai (TPP) yang merupakan satu satu asa mendapatkan tambahan gaji di tengah himpitan hidup, sejak bulan Maret hingga Juni belum terbayarkan alias mandek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mandeknya pembayaran TPP milik ASN lingkup Sekretariat DPRD Takalar diduga akibat tidak konsistennya pimpinan OPD (Sekwan, Red) bekerja berdasarkan tupoksinya.
“Tahun ini, TPP kami hanya terbayar bulan Januari dan Februari, selebihnya atau sejak bulan Maret hingga Juni belum terbayarkan, infonya laporan harian belum ditanda tangani oleh Bupati,” Kata sejumlah ASN lingkup Sekretariat Daerah yang minta namanya tidak ditulis, Selasa (7/7/2020).
ASN lingkup Sekretariat DPRD Takalar yang berjumlah kurang lebih 50 Orang berharap pimpinan OPD (Sekwan, Red) untuk peduli terhadap mandeknya pembayaran TPP sehingga animo bekerja dapat ditingkatkan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar, Gazali Machmud saat dikonfirmasi terpisah sekaitan mandeknya TPP milik ASN dikantor DPRD Takalar membenarkan hal tersebut dan mengatakan tidak terbayarnya TPP ASN dikantor DPRD Takalar karena belum masuknya dokumen.
” Kalau ada OPD yang belum terbayar TPP nya, itu karena dokumen belum disetor kepihak kami, karena kita sudah memprogramkan semua dana TPP disediakan oleh OPD masing masing, kalaupun ada OPD yang tidak membayarkan TPP ASN nya, itu mungkin karena pimpinannya tidak mengirim dokumen pembayaran,” Jelas Gazali Machmud. (Ari Irawan)
