Sulsel
Tak Setuju BLT Desa Dipansuskan, 109 Desa Akan Datangi DPRD Bulukumba
BULUKUMBA, UJUNGJARI.COM — Panitia khusus (Pansus) Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba dengan nomor surat 171/DPRD-BK/VII/2020 menuai protes.
Protes inipun datangnya dari 109 kepala desa di Bulukumba. Protes pembentukan Pansus BLT desa ini lantaran DPRD terlalu jauh mencampuri dapur desa mengenai pembagian BLT desa.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bulukumba Rais Abdul Salam mempertanyakan soal urgensi pansus dan memanggil kades soal BLT dana desa.
” Ini perlu diperjelas dulu yang seharusnya bukan pansus, tapi rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja soal apa kendala dan hambatan yang dihadapi masing-masing kades di masa pandemi ini. Bukan pansus tapi RDP. Harusnya DPRD menggelar RDP dengan mitra kerja, bukan malah buat pansus,” kata Rais, Sabtu (11/7/2020).
Karena itu, Rais menegaskan, selaku Ketua Apdesi dia akan mendampingi dan hadir bersama-sama para kades ke DPRD pada Senin (13/7/2020) lusa untuk memenuhi undangan DPRD.
” Kami akan datang ke dewan. Yang pertama dipanggil semua kades di Kecamatan Gantarang dan kami akan datang bersama kepala desa yang lain yg ada Bulukumba,” kata Rais.
Terpisah Andi Mauragawali, kwpala desa lainnya dengan tegas menolak pansus yang dibuat DPRD Bulukumba. Menurutnya, DPRD Bulukumba terlalu jauh mencampuri dapur desa.
” DPRD terlalu sensitif kalau dapur desa dibuatkan pansus,” tegas Mauragawali bersama sejumlah kepala desa di salah satu warkop di Kecamatan Ujungbulu.
Dia mengatakan, pembagian BLT desa ini punya regulasi dari Kementerian Desa.
” Tentu kami semua kepala desa mengikuti regulasi tersebut. Lalu apalagi yang di persoalkan oleh DPRD ? Kami ini kepala desa sudah ikuti prosedur, soal dianggapnya ada salah sasaran atau ada kesalahan dalam pembagiannya, mungkin itu keliru,” terangnya.
Rencananya, jika para kepala desa ini ke DPRD Senin lusa, maka mereka bersepakat meminta dewan untuk mencabut Pansus BLT desa tersebut.
Terpisah, anggota DPRD Bulukumba Zulkifli Saiyye dari Fraksi PDIP justru berpihak kepada para kepala desa. Zulkifli dengan tegas menolak pansus yang dibuat dan disetujui oleh Ketua DPRD Bulukumba.
” Saya dari PDI Perjuangan tetap ngotot menolak Pansus BLT Desa dan Pansus Covid-19. Waktu rapat pimpinan fraksi dilakukan voting dan saya kalah, namun tetap menolak di dalam sidang paripurna kemarin,” terang Zulkifli.
Saat ditanya soal apa kepentingan dibuatnya pansus, Zulkifli menyebutnya bahwa DPRD mau menelusuri pembagian BLT dan mencari data penerima BLT yang tidak tepat sasaran.
Viewer : 5