ikut bergabung

Kejati Sulteng Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Jembatan IV

KPU Makassar telah menerima pendaftaran empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Siapa pasangan calon favorit menurut Anda?


Hukum

Kejati Sulteng Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Jembatan IV

PALU, UJUNGJARI–Setelah melakukan penyidikan maraton, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Rabu (26/08/2020) siang, menetapkan tiga orang tersangka kasus korupsi pembayaran eskalasi atau utang proyek pembangunan jembatan IV Palu (Jembatan Ponulele).

Tiga orang yang ditetapkan tersangka masing masing dua oknum pejabat Pemerintah Kota Palu berinisial I dan S dan satu tersangka dari pihak rekanan PT Global Daya Mandiri (GDM) berinisial N.

” Telah ditemukan alat bukti cukup terjadinya tindak pidana korupsi secara bersama-sama melakukan duplikasi pembayaran pekerjaan tambah sekitar Rp Rp1, 7 miliar dan pembayaran penyesuaian harga (eskalasi) secara tidak sah Rp 12 miliar,” kata Asisten Pidana Khusus Edward Malau saat konferensi pers di aula Baharuddin Lopa Kejati Sulteng, Rabu, (26/8).

Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Gerry Yasid SH.MH membenarkan penetapan tiga orang tersangka kasus korupsi Jembatan IV. Menurut mantan Wakajati Sulsel ini, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.

Diketahui, pembayaran penyesuaian eskalasi atau utang proyek pembangunan jembatan IV Palu (Jembatan Ponulele) diduga tidak sah, lantaran dilakukan tanpa review dari Pengawas Internal Pemerintah APIP seperti BPKP.

”Pembayaran harusnya dilakukan 2007. Tidak terjadi kestabilan harga, sehingga mekanisme penyelesaian melalui BANI merupakan sarana untuk menerima pembayaran dari anggaran negara secara tidak sah Rp 14,5 miliar, ” kata Edward didampingi Asisten Intelijen, Rachmat Supriady dan Asisten Pidana Umum, Izamzam.

Menurut dia, pembayaran Rp 14,5 miliar , diminta oleh rekanan karena adanya perhitungan pekerjaan tambah kurang dan eskalasi harga dibuat secara sepihak PT.GDM, setelah PHO tahun 2006.

” Proses persetujuan pembayaran, sebelumnya telah dimintakan persetujuan ke DPRD kota Palu melalui rapat rapat banggar yang disinyalir tidak prosedural,” katanya.

Hal ini, kata dia, dibuktikan dengan adanya, pengembalian uang Rp 50 juta dari salah satu anggota DPR Kota Palu.

Perbuatan tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1, 3, 5 , 12 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi jo pasal 55 ayat (1 ) ke 1 KUHP.

Dan pasal 1 angka 4, Jo pasal 5 angka 4 Jo pasal 21 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (**)

Komentar Anda

Channel

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita lainnya Hukum

Populer Minggu ini

Arsip

To Top