ikut bergabung

Pemilu Damai Hasilkan Pemimpin Terbaik untuk Bangsa

Opini

Pemilu Damai Hasilkan Pemimpin Terbaik untuk Bangsa

Oleh: Ahmad Razak
Dosen Fakultas Psikologi UNM

KONTESTASI Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) akan berlangsung kurang dari dua minggu lagi. Pesta demokrasi yang berlangsung setiap lima tahun ini memberikan antusiasme yang berbeda antar masyarakat. Pemilihan presiden tahun ini diikuti oleh tiga pasang capres cawapres yang masing-masing memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik, adil, sejahtera, dan makmur.

Respons dari berbagai lapisan masyarakat juga sangat beragam dalam menghadapi pilpres tahun ini. Selain masyarakat, pemerintah dan para perangkatnya juga diharapkan merespon pesta demokrasi ini dengan menjunjung tinggi netralitas, keadilan, dan transparansi.

Asas pemilu berlandaskan pada enam prinsip, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Sudah selayaknya kita masyarakat Indonesia menerapkan prinsip ini selama pesta demokrasi berlangsung.

Perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat terkait paslon yang didukung mestinya tidak boleh menjadi perdebatan yang sengit. Masing-masing individu berhak menyatakan dukungan disertasi alasan mengapa memilih paslon X dan sebagai negara demokrasi, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada.

Sistem demokrasi yang kita anut di negeri ini harus menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan diskusi dua arah. Selain dari masyarakat, tentu pemerintah memiliki andil yang lebih besar dalam menciptakan Pemilu yang damai dan aman.

Peran pemerintah bisa kita tinjau dari berbagai aspek dalam menciptakan ekosistem demokrasi, khsusnya masa pemilu menjadi lebih terkendali dan kondusid. Misalnya, Kemenkominfo berkomitmen untuk menciptakan ruang digital sehat agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang valid terkait pemilu serta menghindarkan masyarakat dari isu-isu hoax yang dapat memecah belah bangsa dan menciptakan polarisasi diantara pendukung capres dan cawapres.

Baca Juga :   Praktik Literasi yang Memerdekakan Murid

Agenda ini didasarkan pada data bahwa sekitar 150 juta penduduk Indonesia yang sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, tik tok, dan twitter. Angka pengguna media sosial ini melebihi setengah dari total keseluruhan DPT di Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.

Peredaran informasi yang ada di media sosial perlu mendapat pengawasan dari pemerintah agar tetap berada pada koridornya, seperti tidak mengandung hoax, tidak menjelek-jelekkan salah satu paslon, dan tidak menyinggung ranah SARA (Suku, Ras, dan Agama).

dibaca : 21

Laman: 1 2 3



Komentar Anda

Berita lainnya Opini

Populer Minggu ini

Arsip

To Top