Oleh: Arifai Ilyas
Dosen STIE Bulungan Tarakan
Ketua DPW Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Kalimantan Utara
Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Tarakan Koordinator Kalimantan Utara
PERGANTIAN kepemimpinan di Kementerian Keuangan selalu membawa harapan baru sekaligus ujian kebijakan yang menantang. Ketika Purbaya Yudhi Sadewa dipercaya memimpin kementerian strategis ini, publik ekonomi Indonesia langsung menaruh ekspektasi tinggi.
Reputasinya sebagai ekonom senior yang tajam dalam analisis makro, berpadu dengan pemahamannya tentang dinamika pasar keuangan, menumbuhkan optimisme bahwa kebijakan fiskal Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih pro-pertumbuhan tanpa kehilangan disiplin fiskalnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks ekonomi global yang tengah menghadapi ketidakpastian—perlambatan China, tensi geopolitik, dan tekanan inflasi di banyak negara—Indonesia memerlukan keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan kehati-hatian fiskal. Di sinilah Purbaya Yudhi Sadewa mencoba menawarkan pendekatan baru: pro-growth fiscal policy yang ditopang oleh suntikan likuiditas strategis, reformasi belanja negara, serta penguatan kolaborasi fiskal-moneter.
Paradigma Baru: Fiskal sebagai Motor Pertumbuhan
Selama dua dekade terakhir, kebijakan fiskal Indonesia sering dipandang konservatif. Disiplin anggaran dan batas defisit di bawah 3 persen PDB menjadi simbol stabilitas. Namun, pada sisi lain, ruang gerak pemerintah untuk mendorong pertumbuhan melalui belanja produktif menjadi terbatas.
Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan perspektif berbeda. Menurutnya, fiskal bukan sekadar alat stabilisasi, melainkan mesin pertumbuhan yang mampu memicu multiplier effect lintas sektor. Dengan tetap menjaga rasio utang pada tingkat aman, pemerintah dapat memanfaatkan ruang fiskal yang ada untuk mempercepat investasi publik, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong ekspor berorientasi nilai tambah.
Kebijakan pro-pertumbuhan ini tercermin dari dua langkah utama: pertama, suntikan likuiditassebesar ratusan triliun rupiah ke lembaga perbankan milik negara (Himbara) guna mempercepat penyaluran kredit produktif. Kedua, restrukturisasi anggaran belanja agar lebih efisien dan diarahkan ke sektor-sektor penggerak ekonomi, seperti infrastruktur, hilirisasi, pertanian modern, dan digitalisasi UMKM.
Suntikan Likuiditas: Menyalakan Kembali Mesin Kredit
Langkah Purbaya yang paling menonjol di awal masa jabatannya adalah kebijakan suntikan likuiditas ke sistem perbankan nasional. Sekilas, kebijakan ini mengingatkan publik pada program quantitative easing yang pernah dilakukan oleh bank sentral di berbagai negara.
Bedanya, suntikan likuiditas versi Purbaya lebih terarah: bukan untuk menambah cadangan bank semata, tetapi untuk mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif. Dana sekitar Rp200 triliun dialokasikan untuk memperkuat permodalan Himbara—Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN Serta BSI—dengan mandat jelas agar pembiayaan difokuskan
kepada UMKM, sektor industri manufaktur, serta proyek-proyek strategis yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Kebijakan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, mengatasi stagnasi kredit yang cenderung lambat pascapandemi. Banyak pelaku usaha kesulitan mengakses pembiayaan karena persepsi risiko yang tinggi di sektor riil.
Kedua, memperbaiki transmisi kebijakan fiskal dan moneter agar stimulus pemerintah dapat langsung dirasakan di lapangan.
Suntikan likuiditas ini juga memperlihatkan pemahaman Purbaya bahwa perekonomian tidak bisa hanya mengandalkan instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia. Dibutuhkan sinergi aktif antara fiskal dan perbankan agar roda ekonomi benar-benar berputar. Dalam hal ini, pemerintah bertindak bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga enabler bagi sektor keuangan untuk menyalurkan dana ke arah yang produktif.
Transformasi Fiskal: Dari Subsidi Konsumtif ke Belanja Produktif
Salah satu kritik yang kerap muncul terhadap kebijakan fiskal Indonesia adalah besarnya porsi belanja negara yang bersifat konsumtif. Subsidi energi, misalnya, kerap membengkak dan menekan ruang fiskal untuk pembangunan jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menyadari tantangan ini dan segera menginisiasi langkah reformasi struktural dalam alokasi anggaran. Ia mendorong pergeseran paradigma dari subsidy-based spending menuju investment-based spending. Artinya, anggaran negara diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi, bukan sekadar menjaga daya beli sementara.
Reformasi ini mencakup tiga dimensi utama:
1. Reformasi Subsidi Energi: Subsidi diarahkan lebih tepat sasaran melalui digitalisasi data penerima manfaat, agar efisiensi fiskal meningkat tanpa mengorbankan kelompok rentan.
2. Optimalisasi Belanja Infrastruktur: Fokus pada proyek strategis yang meningkatkan produktivitas jangka panjang seperti transportasi logistik, energi hijau, dan konektivitas digital.
3. Transformasi Belanja Sosial: Bantuan sosial dikaitkan dengan peningkatan kapasitas manusia—misalnya, conditional cash transfer untuk pendidikan, pelatihan vokasi, dan kewirausahaan digital.
Dengan transformasi ini, APBN bukan lagi instrumen penyangga konsumsi, tetapi menjadi instrumen akselerator pertumbuhan.
Kolaborasi Fiskal dan Moneter: Menjaga Stabilitas di Tengah Akselerasi
Kebijakan ekspansif seringkali menimbulkan kekhawatiran akan inflasi dan defisit fiskal yang melebar. Namun, Purbaya Yudhi Sadewa memahami pentingnya menjaga kepercayaan pasar. Karena itu, strategi fiskal pro-pertumbuhan tetap diimbangi dengan koordinasi erat bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kolaborasi ini melahirkan beberapa kebijakan penting:
• Penguatan Instrumen Pembiayaan APBN: Pemerintah dan BI memperluas kerja sama burden sharing yang lebih fleksibel namun tetap terkendali, guna menjaga stabilitas pasar surat utang negara.
• Stabilisasi Nilai Tukar dan Inflasi: Penyaluran likuiditas ke sektor riil dibarengi dengan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan tekanan harga.
• Sinkronisasi Kebijakan Kredit: BI menjaga suku bunga kebijakan agar tetap kondusif bagi ekspansi kredit, sementara pemerintah memastikan permintaan riil melalui stimulus fiskal.
Hasilnya, kebijakan Purbaya tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga mempertahankan stabilitas makroekonomi—sebuah kombinasi yang jarang bisa dicapai secara bersamaan.
Digitalisasi Fiskal dan Efisiensi Birokrasi
Salah satu komitmen lain Purbaya Yudhi Sadewa adalah mempercepat digitalisasi sistem keuangan negara. Baginya, efisiensi fiskal tidak hanya soal pemangkasan anggaran, tetapi juga tentang modernisasi tata kelola.
Melalui program Digital Treasury Transformation, Kementerian Keuangan diarahkan menjadi lembaga yang agile, transparan, dan berbasis data. Proses penganggaran, pencairan, hingga pelaporan keuangan akan semakin terintegrasi melalui platform digital yang dapat diaudit secara real time.
Purbaya juga mendorong pemanfaatan big data analytics untuk meningkatkan akurasi proyeksi penerimaan negara serta meminimalkan kebocoran anggaran. Ini adalah bentuk nyata dari apa yang ia sebut sebagai “smart fiscal governance”—fiskal cerdas yang tidak hanya reaktif terhadap krisis, tetapi proaktif dalam membangun keunggulan kompetitif ekonomi nasional.
Keberpihakan terhadap UMKM dan Ekonomi Rakyat
Purbaya memahami bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan inklusif tanpa keberpihakan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, suntikan likuiditas dan reformasi fiskal diarahkan untuk membuka akses permodalan, menurunkan biaya pembiayaan, serta memperkuat ekosistem digital bagi UMKM.
Melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan, perbankan, dan fintech, berbagai program penjaminan kredit dan blended finance diluncurkan untuk mengakselerasi pembiayaan UMKM. Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha kecil yang melakukan ekspor atau digitalisasi usaha.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pro-pertumbuhan versi Purbaya tidak hanya fokus pada angka PDB, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Ia berupaya memastikan pertumbuhan yang inclusive and sustainable—pertumbuhan yang menyejahterakan rakyat, bukan hanya memperkaya segelintir pelaku pasar.
Tantangan dan Risiko Implementasi
Meski memiliki arah yang menjanjikan, kebijakan pro-pertumbuhan ala Purbaya Yudhi Sadewa bukan tanpa tantangan. Setidaknya ada tiga risiko utama yang perlu diantisipasi.
Pertama, risiko fiskal jangka menengah. Peningkatan belanja produktif dan suntikan likuiditas harus tetap diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara. Tanpa reformasi pajak yang berkelanjutan, ruang fiskal bisa kembali menyempit.
Kedua, risiko inflasi dan moral hazard. Jika penyaluran kredit tidak diawasi dengan baik, likuiditas yang besar bisa memicu spekulasi atau penyaluran ke sektor non-produktif. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang transparan serta sistem audit berlapis.
Ketiga, risiko politik dan birokrasi. Reformasi fiskal seringkali berbenturan dengan kepentingan sektoral. Dibutuhkan kepemimpinan kuat dan konsensus lintas lembaga agar transformasi ini tidak berhenti di tataran wacana.
Namun, jika risiko-risiko ini dapat dikelola, maka kebijakan Purbaya berpotensi mencetak tonggak baru dalam sejarah fiskal Indonesia: membuktikan bahwa ekspansi fiskal dapat berjalan berdampingan dengan stabilitas ekonomi.
Menuju Era Baru Kebijakan Keuangan Negara
Kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa merefleksikan semangat new fiscal pragmatism—yakni pandangan bahwa negara harus berani menggunakan instrumen fiskalnya secara strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi. Dalam era disrupsi global, pendekatan pasif tidak lagi memadai. Pemerintah harus menjadi penggerak utama inovasi ekonomi, bukan sekadar pengatur.
Purbaya menempatkan APBN sebagai instrumen pembangunan yang dinamis: sumber likuiditas, penggerak investasi, dan penjamin keadilan sosial. Pendekatan ini sangat relevan bagi Indonesia yang sedang menuju status negara berpendapatan menengah atas.
Jika dilaksanakan dengan konsisten, kebijakan pro-pertumbuhan ini akan memperkuat struktur ekonomi nasional: memperluas basis industri, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat penciptaan lapangan kerja. Lebih dari itu, kebijakan ini akan memperkokoh kemandirian fiskal Indonesia di tengah turbulensi global.
Harapan: Dari Kebijakan Menuju Legasi
Purbaya Yudhi Sadewa datang dengan visi besar bahwa fiskal harus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar penjaga neraca keuangan negara. Melalui suntikan likuiditas yang terarah dan transformasi fiskal yang sistematis, ia berupaya menyalakan kembali optimisme publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
Namun, keberhasilan visi ini bergantung pada sinergi seluruh elemen bangsa: pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, hingga masyarakat. Dalam jangka panjang, legasi sejati Purbaya bukan hanya terletak pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi pada keberhasilan membangun sistem fiskal yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Jika arah ini terus dijaga, Indonesia berpeluang besar melangkah ke era baru pembangunan ekonomi—era di mana kebijakan fiskal bukan lagi instrumen reaktif, melainkan lokomotifyang menuntun bangsa menuju kemakmuran.
