MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya mengajukan pelaksanaan musyawarah daerah (musda) ke X di Jakarta.
Pemindahan lokasi atau pelaksanaan musda Golkar Sulsel lantaran tidak mendapatkan izin dari aparat Polda Sulawesi Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut disampaikan ketua DPD I Golkar Sulsel HAM Nurdin Halid (NH) bahwa organzing commitee (OC) telah mengajukan surat izin pelaksanaan musda di Makassar, namun pihak kepolisian memberikan jawaban yang terkesan menolak pelaksanaan musda.
“Pihak penyelenggara lalu mengajukan syarat tambahan agar pelaksanaan musda dapat dilakukan, namun lagi-lagi pihak kepolisian juga belum memberi respon,” ujar NH, Jumat (23/7).
Jadi akhirnya musda ditunda karena sama saja belum diijinkan. “Olehnya itu kami minta ke DPP agar pelaksanaan musda dipindahkan ke Jakarta,” pinta NH yang memberi contoh musda Golkar Pangkabelitung yang baru saja digelar di Jakarta.
Soal waktu dan tempat menurut NH tergantung DPP.
NH yang didampingi Sekretaris Abdillah Natsir, OC dan SC juga menanggapi soal rencana musda yang digelar secara virtual.
Menurutnya, virtual sulit juga dilakukan karena PO Golkar mengharuskan hadir diatas 60 orang yang berasal dari ketua dan sekretaris DPD II, DPP, DPD I, ormas pendiri, didirikan dan sayap partai.
“Inipun agak sulit karena
kita minimal 60 orang harus hadir secara fisik. Jadi tak mungkin melampaui batas minimal 50 orang,” pungkas NH. (*)
