MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola digital melalui integrasi server teknologi informasi (IT) dan aplikasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Langkah ini dinilai strategis untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan transparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau sistem rapi, layanan ke warga jadi lebih cepat dan anggaran tidak terbuang,” tegas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menjelaskan arah kebijakan transformasi digital di lingkup pemerintahan kota, Selasa (30/12).
Integrasi tersebut akan diwujudkan melalui pemanfaatan LONTARA+ sebagai super apps layanan digital Pemerintah Kota Makassar, serta sentralisasi pengelolaan server di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Dengan sistem terpusat ini, Pemkot Makassar berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20–30 miliar per tahun, sekaligus meningkatkan pengawasan, keamanan data, dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, integrasi sistem tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak SKPD, melainkan menata sistem agar lebih tertib dan tidak boros anggaran.
Diskominfo akan berperan mengelola infrastruktur, server, serta keamanan data, sementara SKPD tetap fokus menjalankan fungsi layanan dan berinovasi sesuai tugas masing-masing.
“Ini bukan soal mengambil alih kewenangan, tapi menyatukan sistem. Satu sistem, satu standar, agar manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Dengan integrasi IT dan aplikasi lintas SKPD ini, Pemerintah Kota Makassar berharap pelayanan publik semakin responsif, proses birokrasi lebih sederhana, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah terus meningkat. (drw)
